Banyuwangi (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menggelar Fokus Group Discussion (FGD) tentang Early Warning System (sistem deteksi dini) cegah dini dan deteksi dini konflik keagamaan. Acara ini berlangsung di Balai Nikah KUA Kecamatan Gambiran dengan diikuti 50 peserta yang terdiri dari kepala KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimka, Selasa (09/09/2025).
Acara dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Drs. H. Moh. Jali, M.Pd.I. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa meskipun Banyuwangi saat ini dalam kondisi kondusif, kewaspadaan tetap harus dijaga.
> “Deteksi dini dan pencegahan dini atas potensi konflik antarumat beragama maupun internal umat beragama sangat penting. Peran Kementerian Agama adalah memastikan setiap kecamatan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat mengarah pada konflik, sehingga Banyuwangi tetap aman dan damai,” ungkapnya.
Diskusi yang dipandu oleh Syafaat dari Seksi Bimas Islam ini berjalan dinamis. Berbagai pandangan dan pengalaman dibagikan peserta, terutama terkait potensi konflik yang kerap dipicu oleh penyalahgunaan media sosial.
Camat Gambiran Bambang Suryono mengingatkan agar kita berhati hati dalam bermedia sosial termasuk komentar di media tersebut.
Kapolsek Gambiran, Badrodin Hidayat, menekankan bahwa media sosial menjadi sarana paling cepat dalam menyebarkan informasi, termasuk provokasi. Ia mengingatkan pengalamannya saat bertugas di Bali ketika tragedi Bom Bali terjadi.
> “Waktu itu kondisi terlihat baik-baik saja, tidak ada yang menyangka. Justru karena itu kita harus selalu waspada agar hal serupa tidak terjadi di Banyuwangi. Media apapun tergantung bagaimana penggunanya. Maka penting bagi kita memberi pemahaman agama yang baik, khususnya kepada generasi muda,” katanya.
Ketua pelaksana kegiatan Gufron Musthofa yang juga Kepala KUA Gambiran berharap acara semacam ini dapat memberikan pencerahan dan semakin erat persaudaraan intern dan antar umat beragama.
Sementara itu, Danramil Gambiran, yang diwakili Mujiono, menyoroti pentingnya menjaga keberagaman dan manajemen teritorial. Menurutnya, setiap desa memiliki Babinsa yang salah satu tugasnya adalah mendeteksi potensi konflik sejak dini agar segera bisa ditangani.
Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, Abdul Aziz, menambahkan bahwa konflik yang banyak muncul akhir-akhir ini adalah konflik internal. Ia mengimbau tokoh masyarakat dan tokoh agama agar lebih memperkuat komunikasi di lingkup internal masing-masing.
Dari kalangan penyuluh lintas agama, Andi Purnomo (penyuluh Hindu) mengingatkan perlunya produksi konten positif di media sosial. “Dengan banyaknya konten positif, masyarakat akan lebih mudah menerima pesan-pesan kebaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Oksan Wibowo, Penyelenggara Hindu, yang tempat tinggalnya berasal dari luar Banyuwangi, mengaku merasakan kenyamanan tinggal di Banyuwangi. Menurutnya, keberagaman agama, budaya, dan suku di Banyuwangi tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan mampu hidup berdampingan secara harmonis.
Imam Mukhlis, dari FKUB Kabupaten Banyuwangi sekaligus Kepala KUA Kecamatan Glagah, menekankan aspek pendidikan. “Konflik sering muncul dari perbedaan pemahaman. Karena itu, setiap anak didik harus mendapatkan pendidikan agama dari guru seagama. Hal ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Fransiska Niken Trihartini Penyuluh Agama Katolik yang menegaskan bahwa sekolah-sekolah Katolik di Banyuwangi sudah menerapkan prinsip tersebut dengan menghadirkan guru agama sesuai keyakinan peserta didik.
Sementara itu, Ketua MWCNU Genteng, Syaifudin Zuhri menilai bahwa konflik yang terjadi di Indonesia seringkali bukan semata-mata karena faktor agama, melainkan masalah lain seperti kesenjangan sosial. Namun demikian, ASN dan tokoh agama dituntut mampu mencegah terjadinya konflik baik yang bersumber dari agama maupun faktor lainnya.
Melalui diskusi ini, para peserta sepakat bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga harmoni. Media sosial yang rawan memicu konflik justru harus dijadikan sarana dakwah dan edukasi positif, sementara peran tokoh agama dan masyarakat tetap vital dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman Banyuwangi.